SOLOK KOTA – Ratusan warga yang tergabung dalam ‘Masyarakat Peduli Demokrasi’ (MPD) Kota Solok, Sumatera Barat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Solok pada Selasa, 19 November 2024. Aksi tersebut dipicu dugaan ketidaknetralan Baznas dalam menyalurkan zakat, yang dinilai berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kota Solok 2024.
Massa yang mulai berkumpul sejak pukul 10.30 WIB membawa poster-poster berisi tuntutan, seperti “Drama Korea Tak Seasik Drama Baznas”. Dalam orasinya, mereka mendesak agar Baznas menjaga independensi dan menyalurkan zakat secara adil tanpa syarat dukungan politik.
Baznas Harus Netral!
Husnul Qari, Koordinator Aksi MPD, menyebutkan banyak laporan masyarakat terkait ketidakadilan Baznas dalam penyaluran zakat. Ia menyoroti adanya warga yang layak menerima zakat namun tidak mendapatkan bantuan, sementara warga yang dinilai mampu justru menerima bantuan.
“Ada indikasi oknum Baznas bermain mata. Bahkan ada laporan, penerima zakat harus mendukung salah satu paslon kepala daerah. Ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat, ” ujar Husnul.
Baca juga:
Tony Rosyid: Anies Menguat, Semua Merapat
|
Selain meminta transparansi data penerima zakat, MPD mendesak Baznas melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan politik.
Baca juga:
Tony Rosyid: Gagal Dipukul, Anies Dirangkul
|
Aksi Nyaris Ricuh
Demonstrasi sempat memanas ketika sejumlah ibu-ibu yang mendukung Baznas melakukan orasi tandingan. Situasi memicu ketegangan di antara kedua belah pihak, namun kepolisian berhasil melerai sebelum terjadi kericuhan.
Setelah situasi terkendali, perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Ketua Baznas Kota Solok, Zaini, dan beberapa komisioner Baznas lainnya untuk berdialog.
Zaini: “Baznas Terbuka untuk Perbaikan”
Menanggapi tuntutan massa, Zaini menegaskan bahwa Baznas Kota Solok selalu berusaha menyalurkan zakat sesuai aturan dan menjamin netralitasnya. Ia juga membuka diri terhadap kritik dan masukan masyarakat.
“Dana zakat terbatas, tidak sebanyak APBD. Kalau ada kekurangan, kami siap memperbaiki. Saya diangkat oleh Walikota dan siap diberhentikan jika ada keputusan demikian, ” ujar Zaini.
Komisioner Baznas lainnya, Diki Asnur, menambahkan bahwa Baznas akan mengevaluasi penyaluran zakat selama masa Pilkada untuk memastikan tidak ada prasangka politik.
“Baznas tetap netral. Namun, penyaluran untuk kebutuhan darurat tetap akan dilakukan, karena menyangkut kemaslahatan, ” katanya.
Massa Ancam Turun Lagi
Setelah berdiskusi, aksi demonstrasi berakhir damai. Namun, massa MPD menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.
“Kami akan awasi. Kalau terbukti tidak netral lagi, kami akan turun dengan massa lebih besar, ” tegas Husnul.
Aksi ini menjadi pengingat pentingnya netralitas lembaga seperti Baznas dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah politisasi bantuan sosial, terutama di masa Pilkada.