Datangi Gedung DPRD Kota Solok, Puluhan Mahasiswa Sampaikan Kekecewaan Terhadap Kebijakan Kenaikan Harga BBM

SOLOK KOTA -    Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Solok mendatangi Gedung DPRD Kota Solok untuk melaksanakan aksi damai, menyampaikan aspirasi dan orasi terkait penolakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan tarif dasar listrik (TDL).

Dalam orasi yang disampaikan, para pendemo mengklaim bahwa mereka membawa aspirasi atas jeritan masyarakat khususnya yang hidup dalam taraf ekonomi menengah ke bawah, akibat dampak domino dari kenaikan harga BBM, yang diikuti oleh meroketnya kebutuhan pokok. Terlebih dalam kondisi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit dari keterpurukan akibat terjangan badai Pandemi Covid-19.

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

Mereka juga mengkritik tindakan kriminalisasi oleh aparat, terhadap aksi mahasiswa di daerah-daerah lain di Indonesia yang telah melukai dan menciderai sistem demokrasi yang dianut di negara kesatuan Republik Indonesia.

"Kami mahasiswa sebagai pembawa perubahan dan pengontrol sosial, membawa jeritan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, atas kebijakan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil, " ungkap salah seorang orator aksi.

Baca juga: Arteria Dahlan: Perlu Tata Kelola Lapas agar Tak Over Kapasitas

Aksi mahasiswa ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok Hj.Nurnisma, SH, bersama para wakil Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma serta anggota DPRD lainnya Rusdi Saleh dan Irwan Sari'In.

Baca juga: Hari Ini, Aksi Damai Tuntut Non Aktif Tiga Hakim PN Palangka Raya

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Solok Hj.Nurnisma menyampaikan bahwa dirinya bersama rekan-rekan juga masyarakat yang mengaku turut merasakan dampak dari kenaikan harga BBM, terlebih bagi dirinya yng juga seorang ibu yang pastinya sangat memahami kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan bahan pokok sebagai dampak kenaikan BBM.

Pihaknya mengaku turut menolak kebijakan tersebut, bahkan tak tanggung-tanggung, dia pun menyatakan bersedia menandatangani penolakan kenaikan harga BBM meski kursi jabatannya dipertaruhkan.  

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Sebelum melakukan orasi di Gedung DPRD, aksi mahasiswa itu juga dilaksanakan di Bundaran Depan Pasar Raya Solok dengan diamankan oleh ratusan aparat Kepolisian. Terjun langsung Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan, S.Si, M.Si, M.Sc, bersama PJU Polres setempat.

Rombongan mahasiswa juga berkesempatan diterima oleh wakil rakyat di daerah setempat di ruang rapat Kantor DPRD untuk menyampaikan poin-poin tuntutan yang ingin disampaikan untuk diteruskan ke tingkat Pusat.

Baca juga: TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Ketua Umum HMI cabang Solok Hayatul Ikhsan menyampaikan empat poin tuntutan diantaranya Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat utama masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19, Mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para aktivis yang sedang melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di berbagai daerah di Indonesia, Meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak gas (Migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Mereka berharap DPRD Kota Solok menjadi penyambung aspirasi untuk disampaikan kepada pimpinan di tingkat pusat. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan langsung penandatanganan atas tuntutan tersebut oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Solok yang hadir untuk kemudian diteruskan ke tingkat pemerintahan dan lembaga DPR RI, di Jakarta.

Dalam kesempatan itu Kapolres Solok Kota menyampaikan ucapan terima kasih atas aksi damai yang dilaksanakan perwakilan mahasiswa dari HMI dengan cara-cara yang santun dan tidak menimbulkan gejolak, serta kesediaan pimpinan dan anggota DPRD Kota Solok untuk menerima dengan pintu terbuka.

Ditegaskan Ahmad Fadilan kehadiran aparat kepolisian adalah semata-mata untuk memastikan keamanan jalannya aksi, bahkan untuk memberi ruang dan akses yang seluas-luasnya untuk menjamin hak masyarakat dalam kebebasan berdemokrasi menaympaikan aspirasi melalui para intelek muda, mahasiswa yang ada di daerah setempat.  (Amel)

Baca juga: Penegakan Hukum jadi Faktor Penting Dukung Visi Indonesia Emas 2045